MUI Tolak Pemilu Diundur, Sebut Wacana Ini Bikin Masyarakat Terbelah

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak adanya wacana Pemilhan Umum (Pemilu) 2024 diundur nan diwacbudakan sama para elite partai politik (parpol). Salah satu alasannya, karena bikin masyarakat bakal terbelah.
Hal itu dimenyibakkan dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan yang meminta para elite berkomitmen tetap menyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berdasarkan konstitusi UUD 1945.
MUI juga mengingatkan tentang masyarakat demi para elite menjumpai mendukung Pemilu Maslahat berdasarkan hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII MUI akan 2021 lintas.
"Sebagai negara demokrasi yang mendi dalam dari, oleh maka untuk rakyat tidak elok terjadi tarik ulur penyelenggaraan pemilu yang melakukan masyarakat pro-kontra maka terbelah," ujar Amirsyah dilansir Kompas.com, Senin (28/2/2022).
Selain itu, kata ulama adapun kerap disapa Buya Amirsah terkandung, wacana pemilu ditunda ini akan jadi preseden buruk bagi demokrasi dempet Indonesia dempet masa depan.
"Ini atas menjadi preseden akan kurang tidak emosi dalam membangun demokrasi ke depan," kaperdebatan.
Baca Juga: Setneg: Pemerintah Tak Terkait Usul Tunda Pemilu, Sibuk Urus Covid 19 bersama Pemindahan Ibu Kota
Buya Amirsah lantas menegaskan, salah satu landasan pelaksanaan pemilu maslahat berdasarkan UUD 1945 akan pasal 7.
Pasal tercantum menjelaskan bahwa presiden memakai wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun memakai sesudahnya dapat dipilih kembali terdalam jabatan akan sama, belaka kepada satu kali masa jabatan.
"Ini keliru satu dasar Pemilu Maslahat yang terhindar atas praktik kecurangan selanjutnya merupakan pemilu yang rela selanjutnya adil," ujarnya.
Baca Juga: Tidak Ada Negara dempet Dunia Ini nan Tunda Pemilu karena Pertumbuhan Ekonomi
Seperti diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, wacana pemilu ditunda ini digulirkan sebab elite partai politik. Tercatat mulai dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan engat Ketua Golkar Airlangga Hartanto disebut menyetujui wacana tunda pemilu ini.
Pandemi bersama pemulihan ekonomi dianggap jadi dasar menurut menunda pemilu. Hal terhormat juga memicu reaksi masyarakat, baik yang pro maupun kontra tentang penundaan pemilu ini.